Pamflet Workshop Tematik Program Pembelajaran Terpandu

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

Pamflet Workshop Tematik Program Pembelajaran Terpandu

24 June 2022

View Document

[Juga tersedia dalam bahasa Inggris, Khmer, Lao, dan Viet]

Kunci untuk kota layak huni yang pintar adalah pengelolaan data. Sebagian besar kota masa kini menghasilkan banyak data dari layanan dan operasi yang mendukung fungsi kota, namun data ini tidak cukup maksimal untuk menginformasikan perencanaan kota dan pengambilan keputusan. Kekhawatiran yang berkembang pada privasi dan keamanan data juga menghambat penggunaan sistem digital dan pengumpulan data. Apa yang dapat dilakukan pemerintah kota untuk memastikan bahwa informasi penting ini tidak terbuang percuma? Bagaimana tata Kelola data dapat ditingkatkan dan bagaimana hal itu dapat mengarah pada kelayakan huni yang lebih baik? Hal-hal ini merupakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam Program Pembelajaran Terpandu (GLP) dari Dana Perwalian Kota Pintar ASEAN Australia (AASCTF). 

GLP akan fokus pada pengelolaan data dalam tiga webinar, yang akan diselingi dengan komponen pembelajaran mendalam untuk peserta pemerintah daerah terpilih. Selebaran ini menyajikan topik dan titik fokus yang tercakup dalam setiap webinar, serta garis waktu dan struktur program. Tujuan GLP adalah untuk menciptakan pengalaman pertukaran pengetahuan yang lebih kaya, mendukung pengembangan kapasitas kota dalam masalah pengelolaan data yang kritis ini, dan menyediakan jalan untuk aplikasi yang praktis dan inovasi-inovasi. 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.